WASHINGTON D.C. – Isu kepemilikan dan pengaruh di Greenland kembali mencuat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan ambisinya untuk menguasai pulau otonom tersebut. Dalam pernyataannya pada Senin (12/1/2026), Trump berargumen bahwa langkah tersebut merupakan tindakan preventif untuk mencegah jatuhnya Greenland ke tangan Rusia atau China.
Namun, sejumlah pakar keamanan internasional menilai klaim tersebut tidak berpijak pada realitas di lapangan, mengingat kehadiran China di Greenland saat ini masih sangat terbatas.
BACA JUGA : Hegemoni “Koboi” Amerika Serikat: Menggugat Absolutisme Donald Trump di Venezuela
Menepis Narasi Dominasi Militer China
Paal Sigurd Hilde, peneliti dari Norwegian Institute for Defence Studies, menyatakan bahwa narasi mengenai pengepungan Greenland oleh kapal-kapal China dan Rusia adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, meski ada peningkatan aktivitas, kehadiran militer Beijing di Arktik jauh dari skala yang dikhawatirkan oleh Washington.
Beberapa poin kunci terkait kehadiran China di wilayah ini meliputi:
- Ketergantungan pada Rusia: Pengaruh China di Arktik sangat bergantung pada kemitraannya dengan Rusia, terutama sejak invasi Ukraina tahun 2022.
- Operasi Penjaga Pantai: China memang memiliki kapal pemecah es yang dilengkapi teknologi laut dalam, namun Beijing secara konsisten menyatakan bahwa aset tersebut digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah.
- Patroli Terbatas: Meskipun terdapat patroli pengebom gabungan di dekat Alaska pada 2024, aktivitas ini dinilai belum membentuk kehadiran militer reguler di wilayah Greenland.
“Jalur Sutra Kutub” dan Ambisi Ekonomi 2030
Di sisi lain, ambisi China untuk menjadi kekuatan besar kutub pada tahun 2030 bukan sekadar isapan jempol. Melalui proyek Polar Silk Road (Jalur Sutra Kutub) yang diluncurkan pada 2018, Beijing berupaya mengamankan jalur perdagangan baru seiring dengan mencairnya es kutub.
Helena Legarda dari Mercator Institute for China Studies menjelaskan bahwa China memandang Arktik sebagai arena kompetisi geopolitik baru. Langkah strategis mereka meliputi:
- Stasiun Riset: Pembangunan fasilitas di Islandia dan Norwegia.
- Investasi Energi: Keterlibatan dalam proyek gas alam cair (LNG) di Rusia.
- Efisiensi Logistik: Rute Arktik memungkinkan kapal China mencapai Eropa dalam 20 hari, memangkas waktu perjalanan hingga setengahnya dibandingkan jalur tradisional melalui Terusan Suez dan Selat Malaka.
Penolakan di Greenland dan Tekanan Diplomatik AS
Meskipun memiliki ambisi besar, penetrasi China di Greenland menghadapi hambatan signifikan. Berbagai proposal investasi strategis dari perusahaan China telah mengalami kegagalan, antara lain:
- Gagalnya Pembelian Basis Militer: Rencana akuisisi pangkalan angkatan laut tua di Greenland tidak terwujud.
- Kegagalan Proyek Bandara: Upaya investasi pada infrastruktur bandara di Finlandia juga ditolak.
- Eksklusi Teknologi: Pada 2019, pemerintah Greenland memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi 5G asal China karena alasan keamanan nasional.
Para analis berpendapat bahwa kegagalan ini tidak lepas dari tekanan diplomatik intensif yang dilakukan Amerika Serikat terhadap sekutu-sekutunya di kawasan Utara untuk membatasi ruang gerak Beijing.
Kesimpulan: Realitas Keamanan di Greenland
Hingga saat ini, para ahli seperti Jesper Willaing Zeuthen dari Aalborg University menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya aktivitas militer aktif China di sekitar Greenland. Masalah keamanan yang sering digaungkan lebih bersifat potensi jangka panjang daripada ancaman nyata yang bersifat segera.
Fokus China saat ini tampaknya lebih tertuju pada pengembangan Northern Sea Route (NSR) di perbatasan Rusia, yang secara geografis tidak melintasi wilayah perairan Greenland.
