WASHINGTON, DC – Upaya diplomatik tingkat tinggi yang dilakukan oleh Kerajaan Denmark dan Pemerintah Otonom Greenland untuk meredakan ambisi Amerika Serikat (AS) terkait penguasaan Greenland berakhir tanpa hasil yang signifikan. Pertemuan yang berlangsung di Washington pada Rabu (14/1/2026) justru mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump tetap teguh pada pendiriannya untuk menjadikan pulau terbesar di dunia tersebut sebagai bagian dari kedaulatan AS.
Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt, yang berhadapan langsung dengan pejabat teras Gedung Putih, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Presiden JD Vance.
BACA JUGA :Eskalasi Serangan Udara Rusia: 20 Rudal Balistik Hantam Ukraina dalam Satu Jam
Gagalnya Misi Reduksi Ketegangan
Alih-alih mendapatkan jaminan penghormatan terhadap kedaulatan wilayah, delegasi Denmark dan Greenland mendapati bahwa posisi AS tidak bergeser sedikit pun sejak ide ini pertama kali dilontarkan Trump pada masa jabatan pertamanya.
“Kami tidak berhasil mengubah posisi Amerika. Jelas bahwa Presiden memiliki keinginan untuk menguasai Greenland,” ujar Rasmussen dengan nada kecewa kepada awak media usai pertemuan.
Meskipun terdapat perbedaan fundamental, kedua pihak sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja bersama (Joint Working Group). Kelompok ini diharapkan menjadi wadah diskusi untuk membahas dua poin utama yang saling berbenturan:
- Kepentingan Keamanan AS: Kekhawatiran Washington atas stabilitas dan kontrol di kawasan Arktik.
- “Garis Merah” Denmark: Batasan kedaulatan yang tidak dapat dinegosiasikan oleh Kerajaan Denmark.
Penolakan Tegas dari Masyarakat Adat Greenland
Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menyatakan bahwa meskipun pihaknya menyambut baik kerja sama ekonomi dan keamanan dengan AS, hal itu tidak boleh disalahtafsirkan sebagai lampu hijau untuk aneksasi atau perpindahan kepemilikan.
Suara penolakan paling keras datang dari representasi masyarakat asli Greenland, kaum Kalaallit. Melalui saluran resmi perwakilan mereka di Amerika Utara, mereka menekankan bahwa masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyatnya sendiri, bukan melalui transaksi antarnegara besar.
Berdasarkan data jajak pendapat terakhir yang dikutip oleh perwakilan Greenland, dukungan rakyat lokal terhadap penggabungan dengan Amerika Serikat sangat rendah, yakni hanya sebesar 6 persen. Masyarakat adat menekankan pentingnya prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) bagi warga asli yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad.
Konteks Geopolitik: Arktik sebagai Medan Tempur Baru
Ambisi Donald Trump terhadap Greenland tidak muncul dalam ruang hampa. Wilayah ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi di mata Washington karena beberapa alasan utama:
- Persaingan Kekuatan Besar: AS sangat khawatir dengan peningkatan pengaruh militer Rusia di kutub utara serta ambisi China yang mendeklarasikan diri sebagai “Negara Dekat-Arktik” melalui proyek Polar Silk Road.
- Sumber Daya Alam: Mencairnya lapisan es Arktik membuka akses terhadap cadangan mineral langka, gas alam, dan minyak bumi yang melimpah di bawah daratan Greenland.
- Keamanan Nasional: Keberadaan Pangkalan Udara Thule (kini Pituffik Space Base) milik AS di Greenland merupakan elemen vital dalam sistem peringatan dini rudal balistik.
Sejumlah sekutu Eropa di NATO sebenarnya telah menawarkan peningkatan kerja sama keamanan di Arktik sebagai alternatif agar AS tidak perlu “membeli” wilayah tersebut. Namun, tawaran kolektif dari negara-negara Eropa ini tampaknya belum mampu memuaskan keinginan Trump yang lebih memilih kontrol kedaulatan penuh atas wilayah strategis tersebut.
