Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi mengumumkan alokasi bantuan finansial sebesar 45 juta dollar AS atau setara dengan Rp 757 miliar guna memperkuat kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Langkah ini merupakan upaya strategis Washington untuk meredam eskalasi konflik perbatasan yang kembali memanas di kawasan Asia Tenggara.
BACA JUGA : Efek Domino Penangkapan Maduro: Donald Trump Sebut Kuba Terancam Lumpuh Tanpa Pasokan Minyak Venezuela
Rincian Alokasi Dana Bantuan
Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS untuk Asia Timur, Michael DeSombre, menjelaskan bahwa bantuan ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ditargetkan pada tiga sektor prioritas yang menjadi akar permasalahan di wilayah perbatasan:
- Penegakan Hukum (20 Juta Dollar AS): Fokus pada pemberantasan perdagangan narkoba lintas batas dan penanganan sindikat penipuan siber (online scam) yang berbasis di wilayah Kamboja.
- Kemanusiaan (15 Juta Dollar AS): Ditujukan untuk bantuan logistik, medis, dan tempat tinggal bagi warga sipil yang mengungsi akibat bentrokan bersenjata terakhir.
- Keamanan Wilayah (10 Juta Dollar AS): Dialokasikan khusus untuk program pembersihan ranjau darat peninggalan konflik masa lalu di sepanjang garis perbatasan kedua negara.
Konteks Perjanjian Damai Kuala Lumpur
Upaya penguatan stabilitas ini mengacu pada Perjanjian Perdamaian Kuala Lumpur yang ditandatangani pada Oktober 2025. Perjanjian tersebut dimediasi langsung oleh Presiden AS Donald Trump di Malaysia saat negara tersebut memegang keketuaan ASEAN.
Meskipun kesepakatan telah ditandatangani, kondisi di lapangan tetap menunjukkan kerentanan tinggi:
- Bentrokan Desember 2025: Pertempuran hebat kembali pecah sebelum akhirnya disepakati gencatan senjata baru pada 27 Desember 2025.
- Saling Tuding: Thailand mengklaim adanya tembakan dari arah Kamboja sebagai pelanggaran kesepakatan, sementara Kamboja mendesak mundurnya pasukan Thailand dari wilayah yang disengketakan.
Akar Konflik dan Klaim Diplomatik Trump
Perselisihan antara Thailand dan Kamboja berakar pada sengketa demarkasi perbatasan sepanjang 800 kilometer. Konflik ini merupakan warisan dari era kolonialisme yang melibatkan klaim atas wilayah kedaulatan serta situs candi kuno yang memiliki nilai sejarah dan keagamaan tinggi bagi kedua bangsa.
Presiden Donald Trump menjadikan penyelesaian konflik ini sebagai tonggak pencapaian diplomasi internasionalnya. Di tengah kritik domestik, Trump secara vokal menyebut perannya dalam mendamaikan berbagai titik konflik dunia, termasuk di Asia Tenggara, sebagai alasan kuat mengapa ia layak mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian.
Perubahan Signifikan Kebijakan Luar Negeri AS
Kucuran dana 45 juta dollar AS ini menandai anomali dalam kebijakan luar negeri Donald Trump yang biasanya dikenal sangat ketat terhadap bantuan luar negeri (foreign aid). Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat membekukan bantuan pembersihan ranjau untuk Kamboja dengan dalih efisiensi anggaran negara.
Namun, pelonggaran anggaran kali ini menunjukkan bahwa stabilitas di Asia Tenggara kini dipandang sebagai kepentingan nasional langsung bagi AS, terutama dalam membendung pengaruh kekuatan luar lainnya dan menjamin keamanan jalur perdagangan di kawasan tersebut.
“AS akan terus mendukung Kamboja dan Thailand dalam mengimplementasikan perjanjian perdamaian guna membuka jalan bagi kemakmuran dan stabilitas jangka panjang,” pungkas DeSombre dalam kunjungannya ke kawasan tersebut pada Jumat (9/1/2026).
