PALEMBANG — Rencana pengadaan fasilitas meja biliar untuk pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan publik setelah rincian anggarannya tersebar luas di media sosial. Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap perencanaan dan sangat terbuka untuk dievaluasi atau dibatalkan jika dinilai tidak mendesak.
BACA JUGA : Perkuat Beranda Depan Negara: BPJPH Siapkan Pembentukan UPT di Kalimantan Barat
Rincian Anggaran dalam Sistem Pengadaan
Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran yang dialokasikan untuk dua unit meja biliar tersebut mencapai Rp 486,9 juta. Adapun rincian pembagian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel: Alokasi anggaran sebesar Rp 151 juta.
- Rumah Dinas Wakil Ketua III DPRD Sumsel (Ilyas Panji Alam): Alokasi anggaran sebesar Rp 335,9 juta.
Perbedaan nilai anggaran yang cukup signifikan antara kedua unit tersebut menjadi salah satu poin yang memicu tanda tanya dan reaksi negatif dari warganet setelah informasi ini diunggah oleh akun media sosial populer.
Respons dan Langkah Klarifikasi Ketua Dewan
Andie Dinialdie menyatakan telah mengambil langkah cepat dengan menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan) guna mengklarifikasi rincian perencanaan tersebut. Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa hingga saat ini belum ada transaksi pembelian yang dilakukan.
“Saya sudah menghubungi Sekwan untuk mengklarifikasi terkait pengadaan barang tersebut. Semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie pada Minggu (8/3/2026).
Penekanan pada Skala Prioritas
Ketua DPRD Sumsel menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus selalu berlandaskan pada azas manfaat dan skala prioritas bagi masyarakat luas. Pihaknya menjanjikan akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap urgensi penyediaan fasilitas olahraga tersebut di rumah dinas pimpinan dewan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegas Andie.
Saat ini, Sekretariat DPRD Sumsel tengah melakukan pengkajian ulang terhadap daftar isian perencanaan tersebut. Hasil evaluasi ini nantinya akan menentukan apakah rencana pengadaan meja biliar tersebut akan diteruskan ke tahap realisasi atau dihapus sepenuhnya dari rencana anggaran tahun berjalan demi efisiensi dana publik.
