Meskipun kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah resmi diberlakukan, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz masih jauh dari kondisi normal. Data pelacakan maritim menunjukkan bahwa jalur strategis yang menjadi urat nadi energi dunia ini masih sepi dari lalu lintas kapal komersial internasional. Kekhawatiran akan risiko keamanan dan ketidakpastian prosedur di lapangan membuat mayoritas pemilik kapal memilih untuk tetap menunda operasional mereka.
BACA JUGA : Eskalasi Ketegangan Regional: Pernyataan Netanyahu Terkait Gencatan Senjata dan Kelanjutan Operasi Militer
Statistik Pelayaran Pasca-Gencatan Senjata
Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada Selasa (7/4/2026) malam waktu AS, tercatat hanya sepuluh kapal yang berani melintasi selat tersebut. Komposisi kapal tersebut terdiri dari empat kapal tanker dan enam kapal kargo curah. Ironisnya, mayoritas dari armada ini merupakan kapal milik atau yang terafiliasi dengan Iran.
Satu-satunya anomali dalam catatan pelayaran tersebut adalah kapal tanker berbendera Gabon bernama “MSG”, yang mengangkut sekitar 7.000 ton bahan bakar minyak dari Uni Emirat Arab menuju India. Analisis dari Lloyd’s List Intelligence menyebutkan bahwa volume lalu lintas selama sepekan terakhir berada 90 persen di bawah level normal, sebuah angka yang menunjukkan bahwa gencatan senjata belum mampu memulihkan kepercayaan sektor maritim global.
Kontrol Ketat dan Rute Alternatif Versi Iran
Pihak Garda Revolusi Iran (IRGC) telah mengumumkan penetapan rute alternatif di dekat Pulau Larak dengan alasan adanya risiko ranjau laut di jalur utama. Namun, langkah ini diikuti dengan serangkaian protokol ketat yang harus dipatuhi oleh setiap kapal yang ingin melintas:
- Koordinasi Wajib: Setiap kapal diharuskan melakukan koordinasi langsung dengan Angkatan Laut Iran sebelum memasuki wilayah selat.
- Isu Biaya Pelintasan: Muncul laporan bahwa Iran kemungkinan akan mengenakan biaya jasa pelintasan. Laporan dari Financial Times menyebutkan adanya potensi penarikan biaya satu dollar AS per barel minyak yang dibayarkan melalui mata uang kripto.
- Klasifikasi Negara Asal: Terdapat rumor mengenai pemberlakuan sistem peringkat bagi negara asal kapal, di mana negara yang memiliki hubungan diplomatik baik dengan Teheran akan mendapatkan prioritas atau perlakuan yang lebih longgar.
Ratusan Kapal Terjebak dan Risiko Kargo di Laut
Ketidakpastian ini menyebabkan penumpukan armada yang signifikan di kawasan Teluk. Asosiasi pelayaran internasional BIMCO memperingatkan para pemilik kapal untuk tidak meninggalkan Teluk tanpa adanya koordinasi keamanan ganda dengan pihak Amerika Serikat dan Iran. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 800 kapal yang masih terjebak di kawasan tersebut sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
Data dari analis Kpler menyoroti besarnya risiko ekonomi yang tertahan di laut. Diperkirakan terdapat 172 juta barel minyak mentah dan produk olahan yang berada di atas 187 kapal tanker yang saat ini berhenti beroperasi di sekitar Teluk. Perusahaan pelayaran besar, seperti Hapag-Lloyd dari Jerman, telah menyatakan secara resmi bahwa mereka belum akan melanjutkan pelayaran di rute tersebut hingga jaminan keamanan benar-benar terverifikasi secara absolut.
Penurunan Insiden di Tengah Kewaspadaan Tinggi
Meskipun aktivitas pelayaran masih sangat terbatas, laporan mengenai serangan terhadap kapal komersial tercatat menurun secara drastis sejak gencatan senjata dimulai. Tidak ada laporan mengenai insiden baru, sebuah perubahan kontras dibandingkan dengan periode Maret di mana total 30 kapal komersial menjadi sasaran serangan.
Analis energi memprediksi bahwa volume pelayaran mungkin hanya akan mencapai 10 hingga 15 kapal per hari jika gencatan senjata ini mampu bertahan dalam dua pekan ke depan. Namun, selama sistem kontrol jalur tetap berada di bawah dominasi militer sepihak dan ancaman ranjau laut belum dibersihkan secara transparan, Selat Hormuz akan tetap menjadi jalur yang dihindari oleh operator logistik utama dunia.
