Pemerintah Indonesia didesak untuk mengambil peran strategis dan kritis dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Langkah ini diperlukan guna menjamin bahwa inisiatif internasional tersebut tidak bertransformasi menjadi instrumen pengusiran sistematis terhadap warga Palestina dari tanah kelahiran mereka di Jalur Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menanggapi perkembangan terbaru pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss.
BACA Perkuat Sinergi Maritim: PM Keir Starmer Sambut Presiden Prabowo di Downing Street
Transformasi Gaza dan Risiko De-Palestinisasi
Kekhawatiran muncul pasca-presentasi rancangan besar transformasi Gaza yang disampaikan oleh Jared Kushner, menantu Donald Trump, pada Kamis, 22 Januari 2026. Kushner memaparkan visi pembangunan Gaza menjadi kawasan modern dengan deretan gedung pencakar langit. Namun, visi pembangunan fisik ini dinilai menyimpan risiko sosiopolitik yang besar:
- Legitimasi Penduduk Lokal: Hikmahanto mempertanyakan apakah rencana pembangunan megastruktur tersebut telah mendapatkan persetujuan dari rakyat Palestina di Gaza. Tanpa persetujuan mereka, pembangunan kota baru berisiko mencerabut masyarakat dari akar budaya dan sejarahnya.
- Aksesibilitas Ekonomi: Terdapat risiko nyata bahwa biaya hidup dan kepemilikan properti di “Gaza Baru” tidak akan terjangkau oleh penduduk asli. Hal ini dikhawatirkan membuka celah bagi pihak luar, termasuk warga Israel, untuk menguasai wilayah tersebut melalui kekuatan finansial.
- Strategi Pengambilalihan Wilayah: Mengingat kegagalan kendali militer secara penuh atas perlawanan lokal, muncul kecurigaan bahwa rekonstruksi ini merupakan strategi alternatif untuk mewujudkan keinginan Israel menguasai Gaza melalui jalur ekonomi dan pembangunan perkotaan.
Komitmen Indonesia dan Parameter Kemerdekaan
Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di Davos sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Prabowo menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia adalah kesempatan bersejarah untuk mengakhiri penderitaan di Gaza.
Namun, Hikmahanto menekankan bahwa partisipasi Indonesia dalam dewan tersebut harus disertai dengan pengawasan yang ketat:
- Muara Kemerdekaan: Setiap langkah rekonstruksi wajib bermuara pada pengakuan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat.
- Aspek Kemanusiaan: Pembangunan kota tidak boleh sekadar mengejar estetika arsitektural, tetapi harus memanusiakan penduduk asli dengan mempertahankan aspek sosial dan kesejahteraan mereka.
- Kajian Mendalam: Pemerintah Indonesia diminta melakukan kajian mendalam terhadap setiap kebijakan Dewan Perdamaian agar proses pembangunan kembali Gaza tidak menjadi jalan pintas bagi aneksasi wilayah oleh pihak lain.
