TEHERAN – Ketidakpastian mengenai status Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir memicu spekulasi tajam mengenai adanya keretakan internal dalam hierarki kepemimpinan Iran. Perbedaan sikap yang mencolok antara sayap diplomatik dan kekuatan militer di lapangan memberikan sinyal bahwa kelompok garis keras militer kini memegang kendali yang jauh lebih besar dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Iran.
Kontradiksi ini mencapai puncaknya ketika pengumuman resmi dari kementerian negara justru dibalas dengan aksi militer agresif di jalur perairan paling vital bagi pasokan energi dunia tersebut.
BACA JUGA : Eskalasi di Timur Tengah Paksa AS Tunda Pengiriman Senjata ke Eropa: Aliansi NATO dalam Ketidakpastian
Kronologi Kontradiksi: Diplomasi vs Aksi Militer
Pada Jumat (17/4/2026), Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara terbuka menyatakan bahwa Selat Hormuz telah dibuka sepenuhnya. Pernyataan ini dipandang sebagai gestur diplomatik Iran untuk meredakan ketegangan menjelang berakhirnya masa gencatan senjata dua minggu yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.
Namun, hanya berselang 24 jam setelah pengumuman tersebut:
- Serangan di Teluk: Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dilaporkan melepaskan tembakan peringatan ke arah dua kapal komersial yang mencoba melintas.
- Peringatan Radio: Melalui siaran resmi, IRGC memperingatkan para pelaut bahwa blokade tetap berlaku, memaksa kapal-kapal tanker untuk memutar balik.
- Pesan Kontras: Langkah militer ini secara efektif membatalkan janji diplomatik yang dibuat oleh Araghchi dan memicu lonjakan kembali harga minyak global yang sempat melandai.
“Pihak dengan Senjata Memenangkan Perdebatan”
Para analis menilai bahwa model pemerintahan Iran tidak lagi mengikuti rantai komando linear yang dipahami Barat. Perpecahan ini menciptakan tantangan besar bagi administrasi Trump yang tengah mengejar kesepakatan damai permanen.
Mohamed Amersi, anggota Dewan Penasihat Global Wilson Center, menjelaskan bahwa asumsi Barat mengenai otoritas tunggal di Iran sering kali keliru.
“Barat bertindak seolah-olah bernegosiasi dengan kementerian luar negeri berarti masalah selesai. Namun kenyataannya, di Iran, pihak yang memiliki senjata, drone, dan kapal cepatlah yang cenderung memenangkan perdebatan internal,” ujar Amersi sebagaimana dikutip dari The Wall Street Journal.
Dominasi IRGC dalam struktur kekuasaan saat ini menunjukkan bahwa tawaran kompromi dari pihak diplomatik belum tentu mendapatkan restu dari kelompok militer garis keras yang mengendalikan aset-aset strategis di lapangan.
Dampak pada Strategi Global Donald Trump
Bagi Presiden Donald Trump, insiden ini merupakan hambatan serius dalam upayanya mengklaim kemenangan diplomatik di Timur Tengah. Meskipun Trump sempat memuji pernyataan Araghchi sebagai kemajuan besar, tindakan IRGC membuktikan bahwa kesepakatan di atas kertas masih sangat rapuh.
Michael Singh, mantan direktur senior urusan Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional AS, berpendapat bahwa pernyataan Araghchi sebenarnya adalah upaya untuk membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut setelah adanya konsesi dari AS terkait gencatan senjata di Lebanon.
Namun, selisih sikap antara diplomat dan militer ini mengirimkan pesan yang mengkhawatirkan kepada komunitas internasional: Iran mungkin sedang mengalami krisis otoritas, atau lebih buruk lagi, sengaja memainkan strategi “polisi baik dan polisi jahat” untuk menekan posisi tawar Amerika Serikat di meja perundingan.
Kini dunia menunggu langkah selanjutnya dari Gedung Putih. Apakah Trump akan tetap pada jalur diplomasi, atau kembali ke kebijakan tekanan maksimum sebagai respons atas pembangkangan militer Iran di Selat Hormuz?
