Hubungan diplomatik antara Brasil dan Amerika Serikat (AS) memanas setelah Presiden Luiz Inacio Lula da Silva melayangkan kecaman keras terhadap kebijakan luar negeri Washington. Pemimpin sayap kiri Brasil tersebut menegaskan bahwa negaranya menolak keras diperlakukan sebagai “negara kecil” atau wilayah bawahan oleh otoritas Amerika Serikat.
Eskalasi retorika ini dipicu oleh langkah sepihak Pemerintah AS yang secara resmi memasukkan dua kartel kriminal terbesar di Brasil, yaitu Komando Ibu Kota Pertama (Primeiro Comando da Capital / PCC) dan Komando Merah (Comando Vermelho / CV), ke dalam daftar Hitam Organisasi Teroris Asing (Foreign Terrorist Organization / FTO). Pengumuman kontroversial tersebut dirilis secara langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Kamis (28/5/2026).
Penolakan Lula Terhadap Intervensi Hukum AS
Merespons pengumuman dari Washington, Presiden Lula da Silva menyampaikan kegeraman politiknya saat memberikan pidato resmi di negara bagian Sergipe. Menurut laporan dari The Guardian, Lula menilai label teroris yang disematkan oleh AS bukan sekadar urusan penegakan hukum terhadap sindikat narkoba, melainkan sebuah manuver geopolitik yang mengancam kedaulatan domestik Brasil.
“Menteri AS yang bernama Marco Rubio menyatakan bahwa kelompok kriminal di negara kita adalah teroris, yang secara tidak langsung memberi pembenaran bagi AS untuk melakukan intervensi,” ujar Lula dengan nada tegas.
Lula menambahkan bahwa Brasil adalah negara demokrasi berdaulat yang memiliki sistem hukum dan aparatur keamanan sendiri untuk mengatasi masalah kriminalitas di dalam negeri. “Kami tidak menerima diperlakukan seolah-olah kami adalah negara kecil yang tidak berarti. Kedaulatan nasional adalah harga mati dan tidak dapat dinegosiasikan dengan kekuatan asing mana pun,” sambungnya.
Profil Singkat PCC dan Komando Merah (CV)
Langkah AS menetapkan kedua kelompok ini sebagai organisasi teroris didasarkan pada skala operasi dan tingkat kekerasan yang mereka tunjukkan, yang kini dinilai telah melintasi batas negara dan mengancam keamanan regional:
- PCC (Primeiro Comando da Capital): Berbasis awal di Sao Paulo, kelompok ini telah bertransformasi menjadi sindikat kriminal transnasional terbesar di Amerika Selatan dengan jaringan distribusi kokain yang kuat hingga ke Eropa dan Afrika.
- Komando Merah (Comando Vermelho): Berpusat di favela-favela Rio de Janeiro, kelompok ini merupakan faksi kriminal tertua di Brasil yang mengontrol jalur penyelundupan senjata api dan narkotika tingkat tinggi.
Implikasi Status FTO dan Benturan Kedaulatan
Penetapan status Organisasi Teroris Asing (FTO) oleh Departemen Luar Negeri AS membawa konsekuensi hukum yang sangat luas. Status ini mengizinkan otoritas keuangan AS untuk membekukan seluruh aset global yang terhubung dengan kedua geng tersebut, melarang warga AS memberikan dukungan logistik, serta memberikan yurisdiksi ekstrateritorial bagi penegak hukum Amerika untuk memburu para anggotanya.
Bagi Kremlin versi Amerika Latin atau pemerintah seperti Brasil, klausul “intervensi” inilah yang paling dihindari. Pengamat politik menilai kekhawatiran Lula sangat beralasan, karena status teroris dari AS dapat membuka celah bagi Washington untuk menggelar operasi intelijen sepihak, intervensi militer terselubung, atau memaksakan kebijakan keamanan unilateral di wilayah kedaulatan Brasil tanpa restu dari pemerintah setempat.
